Mutakhirkan Data Peserta ASN 2024, Kemendagri Siap Sambut Program Gema Tapera
loading...
Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin 29 Juli 2024. Foto/Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pemenuhan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Gerakan Rumah Pertama (Gema) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemutakhiran data peserta ASN 2024 dan validasi.
Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional bertajuk 'Pemutakhiran Data Peserta ASN Tahun 2024, Bersama Memberi Makna Untuk Amanah Mulia' yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin 29 Juli 2024.
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Inflasi
Maurits mengatakan Kemendagri komitmen dalam mendukung program Gema Tapera guna memenuhi ketersediaan lahan dan mewujudkan pembangunan rumah layak huni bagi ASN. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
“Dalam hal belum menganggarkan simpanan Tapera selaku pemberi kerja pada APBD Tahun Anggaran 2024 atau penganggaran tidak sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran simpanan, pemerintah daerah menyesuaikan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” jelas Maurits, Selasa (30/7/2024).
Lebih lanjut, Maurits menjelaskan Pemda selaku pemberi kerja bagi calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera.
Tidak hanya itu, pemda selaku pemberi kerja juga memiliki kewajiban dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah.
Sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional bertajuk 'Pemutakhiran Data Peserta ASN Tahun 2024, Bersama Memberi Makna Untuk Amanah Mulia' yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin 29 Juli 2024.
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Inflasi
Maurits mengatakan Kemendagri komitmen dalam mendukung program Gema Tapera guna memenuhi ketersediaan lahan dan mewujudkan pembangunan rumah layak huni bagi ASN. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
“Dalam hal belum menganggarkan simpanan Tapera selaku pemberi kerja pada APBD Tahun Anggaran 2024 atau penganggaran tidak sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran simpanan, pemerintah daerah menyesuaikan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” jelas Maurits, Selasa (30/7/2024).
Lebih lanjut, Maurits menjelaskan Pemda selaku pemberi kerja bagi calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera.
Tidak hanya itu, pemda selaku pemberi kerja juga memiliki kewajiban dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah.
Sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Lihat Juga :
