Komisi I Dorong Kemhan dan TNI Desain Ulang Relokasi Gudang Amunisi
loading...
Komisi I DPR RI mendorong kepada Kemhan dan TNI untuk mendesain ulang dan merelokasi gudang amunisi menyusul insiden ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR RI mendorong kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk mendesain ulang dan merelokasi gudang amunisi. Hal ini menyusul insiden ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut pada Senin (12/5/2025).
Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini menyebut bahwa tragedi seperti ini merupakan peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi, terutama yang sudah kedaluwarsa memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal.
Baca juga: TNI AD Lanjutkan Investigasi Tragedi Ledakan Amunisi di Garut
Terakhir kali tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Amel meminta agar jangan sampai sejarah buruk itu terulang.
"Kami mengingatkan kembali kepada TNI dan seluruh aparat terkait untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman," kata Amel dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
Pemeriksaan dan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai (expired), kata dia, harus dilakukan dengan pengamanan ketat, serta area disposal harus steril dari aktivitas warga.
"Kami mendorong Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang," ujarnya.
Baca juga: Lokasi Ledakan Amunisi Berada di Lahan Milik BKSDA Kabupaten Garut
Di sisi lain, Komisi I juga meminta agar standar pengamanan disposal amunisi secara nasional terus diperbaharui. Tak kalah pentingnya, tutur Amel, menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.
"Kami paham bahwa dulunya penempatan gudang amunisi mungkin berada di lokasi terpencil, namun seiring pertumbuhan penduduk, bisa jadi kawasan itu kini menjadi padat pemukiman. Oleh karena itu, perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada," tuturnya.
Komisi I mendukung TNI AD untuk melakukan investigasi menyeluruh dan independen atas kejadian ini. Dia enegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil investigasi harus dijalankan dengan serius agar peristiwa semacam ini tidak terulang.
"Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," pungkasnya.
Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini menyebut bahwa tragedi seperti ini merupakan peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi, terutama yang sudah kedaluwarsa memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal.
Baca juga: TNI AD Lanjutkan Investigasi Tragedi Ledakan Amunisi di Garut
Terakhir kali tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Amel meminta agar jangan sampai sejarah buruk itu terulang.
"Kami mengingatkan kembali kepada TNI dan seluruh aparat terkait untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman," kata Amel dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
Pemeriksaan dan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai (expired), kata dia, harus dilakukan dengan pengamanan ketat, serta area disposal harus steril dari aktivitas warga.
"Kami mendorong Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang," ujarnya.
Baca juga: Lokasi Ledakan Amunisi Berada di Lahan Milik BKSDA Kabupaten Garut
Di sisi lain, Komisi I juga meminta agar standar pengamanan disposal amunisi secara nasional terus diperbaharui. Tak kalah pentingnya, tutur Amel, menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.
"Kami paham bahwa dulunya penempatan gudang amunisi mungkin berada di lokasi terpencil, namun seiring pertumbuhan penduduk, bisa jadi kawasan itu kini menjadi padat pemukiman. Oleh karena itu, perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada," tuturnya.
Komisi I mendukung TNI AD untuk melakukan investigasi menyeluruh dan independen atas kejadian ini. Dia enegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil investigasi harus dijalankan dengan serius agar peristiwa semacam ini tidak terulang.
"Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
