Mendorong Agenda WPS dalam Diplomasi Pertahanan
loading...
A
A
A
Irine pun menyinggung peran parlemen dunia, termasuk forum-forum internasional seperti di Uzbekistan, yang kini mulai menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam menangani konflik.
Dia mendorong sinergi antara parlemen dan eksekutif, serta pentingnya pendidikan dan standarisasi global yang mendukung keanggotaan Indonesia di organisasi internasional strategis. “Akan menjadi sangat konyol kalau perempuan tidak diikutsertakan dalam membahas penanganan konflik,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Desy Ratnasari menegaskan, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Ia merujuk pada Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan peran perempuan dalam perdamaian global.
“Perempuan harus menjadi pengambil keputusan dan subjek aktif dalam pelaksanaan pertahanan,” kata Desy.
Ia menekankan bahwa jika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan perempuan secara utuh.
Dia mendorong sinergi antara parlemen dan eksekutif, serta pentingnya pendidikan dan standarisasi global yang mendukung keanggotaan Indonesia di organisasi internasional strategis. “Akan menjadi sangat konyol kalau perempuan tidak diikutsertakan dalam membahas penanganan konflik,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Desy Ratnasari menegaskan, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Ia merujuk pada Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan peran perempuan dalam perdamaian global.
“Perempuan harus menjadi pengambil keputusan dan subjek aktif dalam pelaksanaan pertahanan,” kata Desy.
Ia menekankan bahwa jika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan perempuan secara utuh.
Lihat Juga :
